About

AGENDA STRATEGIS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2013 – 2014

a. VISI
Tegaknya Integritas Penyelenggara, Penyelenggaraan, Dan Hasil Pemilu Melalui Pengawasan Pemilu Yang Berintegritas Dan Berkredibilitas Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis
(Renstra BAWASLU RI Tahun 2010-2014)
b. URAIAN VISI
• INTEGRITAS
Pengertian integritas (wikipedia, the free encyclopedia) sebagai sebuah konsep memiliki keterkaitan dengan konsistensi (consistency), tindakan (actions), nilai-nilai (value), metode (methods), ukuran-ukuran (measures), prinsip-prinsip (prinsiciples), harapan (expectation) dan capaian (outcome). Pada umumnya terminologi integritas digunakan sebagai konsep yang holistik, memastikan (judging) integritas sebuah sistem dengan parameter yang dikembangkan sendiri mampu mencapai (ability to acvieve) tujuan (goal) yang dirumuskan sendiri. Ada juga yang melihat integritas sebagai kualitas (quality) dalam memiliki sense of honesty dan truthfiilness yang memotivasi adanya sebuah tindakan. Kosa kata yang sering dikontraskan dengan integrity adalah hypocrisy (kepura-puraan). Sedangkan secara etimologis, kosa kata integritas berasal daribahasa latin integer yang artinya whole atau complete (menyeluruh atau lengkap). Dalam konteks ini integritas dapat dibandingkan dengan personal inner sense dari “wholeness” sebagai derivasi dari say (perkataan) yang honest (jujur) dan consistency (konsistensi) dari karakter.
• KREDIBILITAS
Terminologi kredibilitas secara tradisional (wikipedia, the free ensyclopedia), memiliki dua komponen kunci: trustworthiness (dapat dipercaya) dan expertise (memiliki keahlian) yang keduanya memiliki komponen subyektif dan obyektif. Trustworthiness lebih pada faktor subyektif tetapi tetap meletakkan ukuran-ukuran (measurements) yang obyektif seperti establishes reliability. Expertise dapat berupa penerimaan secara subyektif akan tetapi juga termasuk kaiakteritistik obyektif dari sumber daya (source) atau warta (message), seperti mandat (credentials), keterangan (certification) atau informasi (information) yang berkualitas. Komponen kedua dari kredilibilitas adalah source dynamism (charisma) and physical attractiveness.
Dengan menekankan pada upaya pengembangan integritas dan kredibilitas di bidang pengawasan, diyakini akan melahirkan kinerja pengawasan Pemilu yang semakin dihormati semua pihak. Dengan demikian akan mendorong semua pihak untuk menghormati semua lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan menetapkan hasil Pemilu.
• PEMILU YANG DEMOKRATIS
Pemilu adalah salah satu pilar negara demokrasi, selain pilar-pilar lainnnya seperti adanya peradilan yang bebas dan independent dan dijalankannya trias politico yakni pemisahan antara kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial serta adanya check and balance. Tanpa adanya Pemilu yang demokratis maka adanya negara demokratis sulit untuk diwujudkan.
(Renstra BAWASLU RI Tahun 2010-2014)
c. MISI
c.1. Memastikan penyelenggaraan Pemilu secara taat asas dan taat aturan.
Ketaatan pada asas dan aturan Pemilu menjadi kewajiban bagi semua pihak yang menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam Pemilu. baik sebagai penyelenggara, peserta Pemilu dan bagi siapa saja yang menggunakan hakpilihnya serta semua instansiatau lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan penetapan hasil Pemilu. Asas dan aturan Pemilu adalah koridor yang akan menjadi pedoman secara moral dan hukumuntuk semua pihak untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang luber dan jurdil.
c.2. Memperkuat integritas pengawas Pemilu.
Ketika Integritas diletakkan sebagai sebuah konsep yang memiliki keterkaitan dengan konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, harapan dan capaian, maka pengawasan Pemilu yang dilakukan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan dan hasil Pemilu.
c.3. Mengawal integritas penegakan hukum Pemilu.
Pelanggaran Pemilu dapat terjadi karena sejak awal ada proses pembiaran tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh untukmenyelesaikannya. Salah satu faktor penting yang ikut menyumbang terjadinya pelanggaran Pemilu adalah Penegakan hukum Pemilu yang masih bermasalah. Hukum dan kebijakan, serta aparat penegak hukum Pemilu harus sunggguh-sungguh menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimilikinya. Penegakan hukum Pemilu memiliki urgensi secara politik, ekonomi dan sosial budaya. Penegakan hukum Pemilu memiliki korelasi yang kuat dengan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan. Substansi dasarnya adalah kapasitas hukum Pemilu bisa berdiri tegak terhadap semua pihak (justice for all), serta kemandirian dan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam mendorong Pemilu yang luber dan jurdil.
c.4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas Pemilu.
Dengan didukung adanya kelembagaan yang kuat program Bawaslu akan bisa berjalan on the right track. Lembaga yang kuat adalah organisasi yang secara manajerial memiliki kapasitas untuk menggerakkan roda organisasi, didukung oleh perangkat keras (hardware) seperti struktur kelembagaan yang baku dan mengabdi pada program sebagai jembatan untukpencapaian VISI kelembagaan, dimana struktur organisasi dibangun dengan membagi habis pekerjaan kelembagaan. Sedangkan perangkat lunak {software) yang transparan, dimana software yang dianggap penting dan prioritas adalah standard operating procedure (SOP) dan job description yang berbasis pada masalah (kontekstual). Dengan demikian dapat dimungkinkan semua bagian organisasi bisa bekerja maupun membuat turunan kebijakan yang lebih rendah seperti juklak dan juknis. Secara kelembagaan, Bawaslu yang diatur secara permanen juga harus mampu mengatasi masalah relasi secara struktural dengan kelembagaan Panwaslu yang ad hoc.
c.5. Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
Keterlibatan masyarakat sipil dalammelakukan pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu namun juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang dengan anchor yang kuat karena ada representasi dari lembaga Negara dan masyarakat sipil. Sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilu terutama berkenaan dengan peran strategis pengawas an dalam mendorong terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil.
(Renstra BAWASLU RI Tahun 2010-2014)
d. ARAH KEBIJAKAN
d.1. Memperkuat kerangka hukumpemilu.
d.2. Membangun kelembagaan dan fungsi pengawasan pemilu.
d.3. Memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasimasyarakat dalam pengawas an Pemilu.
(Renstra BAWASLU RI Tahun 2010-2014)
e. PERAN STRATEGIS KESEKRETARIATAN
Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu memberikan dukungan administrasi dan teknis melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu:
1. Dukungan Hukum dan Penanganan Pelanggaran.
2. Dukungan Ketatalaksanaan Pengawasan Pemilu.
3. Dukungan Perencanaan dan Anggaran.
4. Dukungan Ketatausahaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, dan Rumah tangga.
5. Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan/Panitia Pengawas Pemilu.
(Renstra BAWASLU RI Tahun 2010-2014)
2. STRATEGI DAN MEKANISME PENGAWASAN
a. PEDOMAN TEKNIS
Pasal 9 sampai dengan pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.
b. DEFINISI
Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
c. TUJUAN
Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan Pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis serta memastikan terselenggaranya Pemilu Kada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada secara menyeluruh.
d. ASAS
• Mandiri; Jujur; Adil; Kepastian Hukum;Tertib Penyelenggara Pemilu;
• Kepentingan Umum; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabilitas; Efisiensi; Dan Efektivitas.
e. STRATEGI
Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. Sedangkan Penindakan dilakukan sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran.
f. KEGIATAN STRATEGIS PENCEGAHAN
• SOSIALISASI : kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan Pemilu Kada dan sanksi-nya
• PARTISIPASI : mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu Kada;
• PERINGATAN DINI : menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu Kada, bakal pasangan calon dan atau pasangan calon, Tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran
g. KEGIATAN STRATEGIS PENINDAKAN
• LAW ENFORCEMENT : mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Panwaslu
• PUBLIKASI : melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran
h. FOKUS KEGIATAN PENCEGAHAN
Pencegahan pelanggaran Pemilu difokuskan pada penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu difokuskan pada:
• ketidakbenaran dan ketidaktepatan proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• ketidakterbukaan pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu;
• ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan;
• keberpihakan atau kecenderungan terhadap peserta pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya;
• ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu;
• perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya difokuskan pada:
• ketidaktepatan waktu penyerahan kelengkapan administrasi pencalonan dan laporan dana kampanye yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;
• ketidaklengkapan administrasi pencalonan, laporan dana kampanye, data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;
• ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;
• ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu;
• perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemilih dan masyarakat difokuskan pada:
• ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu;
• perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
• Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemerintah difokuskan pada:
• keberpihakan atau kecenderungan terhadap partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye tertentu;
• ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu;
• perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
i. MEKANISME PENGAWASAN
Pra pelaksanaan Pengawasan:
Pengawas Pemilu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu.
Identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran ditentukan berdasarkan:
• perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
• ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir
• adanya perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan
• subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran
• wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.
Pelaksanaan Pengawasan:
Berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran Pengawas Pemilu menentukan fokus pengawasannya.
Terhadap potensi rawan terjadinya pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan pencegahan melalui:
i.a. Penguatan koordinasi antar lembaga dilakukan dengan tahapan kegiatan:
• pemetaan organisasi atau kelembagaan
• penentuan materi koordinasi
• penyusunan nota kesepahaman
• penyusunan langkah-langkah strategis pencegahan pelanggaran sebagai tindaklanjut nota kesepahaman
• evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi.
i.b. Peningkatan kerjasama antar lembaga dilakukan dengan tahapan kegiatan:
• pemetaan organisasi atau kelembagaan
• penentuan fokus kerjasama
• penyusunan nota kesepahaman
• penyusunan langkah-langkah strategis pencegahan pelanggaran sebagai tindaklanjut nota kesepahaman
• evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama.
Dimana Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antar lembaga diatur dengan Peraturan Bawaslu.
i.c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan:
• koordinasi
• publikasi dan/atau
• sosialisasi aturan tentang pentingnya keterbukaan informasi.
i. d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tahapan kegiatan:
• pemetaan sasaran sosialisasi
• penyiapan materi sosialisasi
• pelaksanaan kegiatan sosialisasi
• evaluasi pelaksanaan sosialisasi.
• Adapun materi sosialisasi meliputi:
• materi pengawasan Pemilu
• jenis dan bentuk pelanggaran
• jenis dan bentuk sanksi
• dampak pelanggaran terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu.
• Kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
j. PENGAWASAN SECARA LANGSUNG
Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pelaksanaan tahapan Pemilu secara aktif dengan :
• mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, serta dari pihak-pihak terkait lainnya
• memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilu
• melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran
• melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
k. PERLENGKAPAN PENGAWASAN
• Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Tata Naskah Dinas.
• Pengawas Pemilu sedapat mungkin membawa alat-alat perlengkapan pengawasan berupa alat tulis menulis, kamera, alat perekam suara, alat perekam gambar atau video dan lainnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s