RISALAH 100 HARI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

RISALAH 100 HARI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAN PEGAWAI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

A. PENGANTAR
1. Risalah ini sengaja disusun sebagai perwujudan tanggung jawab dan amanah yang diemban Kepala dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Blitar yang ditugaskan khusus (dipekerjakan/ DPK) untuk membantu Panwaslu Kota Blitar dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PEMILU LEGISLATIF) Tahun 2014.
2. Secara legal formal Keputusan Walikota Blitar Nomor: 821/193/410.201.2/2012 Tentang Pengangkatan Kepala dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar memang tidak secara spesifik memuat rincian tugas kami sebagai Kepala dan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kota Blitar, namun berdasarkan agenda yang ada, 2 (dua) kegiatan yakni Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan Pemilu Legislatif Tahun 2014 mau tidak mau menjadi tanggungjawab kami, khususnya dibidang kesekretariatan.
3. Sekretariat Panwaslu Kota Blitar merupakan wadah yang dibentuk oleh ketentuan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Panwaslu Kota Blitar. Oleh karena itu, risalah ini belum dapat dijadikan tolok ukur dari seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat Panwaslu Kota Blitar.
4. Catatan 100 hari ini hanya memuat mengenai keterangan singkat kegiatan kami selama ini di Sekretariat Panwaslu Kota Blitar.
5. Sesuai kedudukannya, risalah ini semata-mata ditujukan sebagai sarana koordinasi kami kepada instansi induk selaku pembina sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

B. CATATAN AWAL PELAKSANAAN TUGAS
1. Bahwa Kami selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang ditugaskan/ dipekerjakan (DPK) pada PANWASLU Kota Blitar sebagai berikut :
a. Nama : HERY SETIYO BUDI,SH
SKPD asal : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah Kota Blitar
Jabatan DPK
sesuai SK : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
b. Nama : AGUS ZAINAL ARIFIN
SKPD asal : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar
Jabatan DPK
sesuai SK : Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
c. Nama : NOVAN JAUHARI

Stasiun Blitar

Stasiun Blitar (Photo credit: Kang Bas)

SKPD asal : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar
Jabatan DPK
sesuai SK : Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
2. Adapun nama-nama pimpinan PANWASLU Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 17/SK/BAWASLU-PROV/JTM/XI/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
a. Nama : Drs. DADIK SETIYO WAHYUDI
Jabatan : Ketua merangkap anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bliitar
Divisi : Organisasi dan SDM
b. Nama : MOCHLIS WIBOWO, SE
Jabatan : Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bliitar
Divisi : Pengawasan dan Hubungan Antara Lembaga
c. Nama : SOEPRIJANTO, SpdI
Jabatan : Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bliitar
Divisi : Penindakan dan Penanganan Pelanggaran
2. Berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor: 821/193/410.201.2/2012 Tentang Pengangkatan Kepala dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, maka kedudukan PNS terbatas hanya pada ranah personil atau petugas. Tepatnya, tugas dan fungsi dimaksud berlaku efektif mulai tanggal 7 Januari 2013. Untuk itu, didalam upaya menyesuaikan lingkungan kerja baru sekaligus untuk memulai kegiatan yang memang sudah mulai berjalan, kami didepan pimpinan Panwaslu Kota Blitar perlu menyusun Pakta Integritas sebagai bagian dari landasan hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar. Salinan Pakta Integritas terlampir.
3. Pakta Integritas perlu kami susun selain sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan juga memperhatikan ketentuan yang melekat pada kami selaku PNS dan aparatur pemerintah daerah.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya kami senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ SKPD induk mulai dari Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar, BAPEMASKB Daerah Kota Blitar dan BAKESBANGPOL LINMAS Daerah Kota Blitar. Demikian juga SKPD induk telah memberikan arahan dan keterangan-keterangan yang kami butuhkan.
5. Koordinasi dan konsultasi juga dilakukan dengan SKPD terkait, mulai dari Bagian Umum Setda. Kota Blitar dan Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kota Blitar, khususnya terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Demikian juga SKPD dimaksud telah memberikan arahan dan keterangan-keterangan yang kami butuhkan.
6. Dalam pelaksanaan operasional Sekretariat Panwaslu Kota Blitar juga dilengkapi dengan tenaga pendukung teknis dengan komposisi yang telah ditentukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 28/BAWASLU-PROV/JTM/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Tenaga Personil Sekretariat.
7. Adapun komposisi Tenaga Personil Sekretariat yang telah ditentukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur terdiri dari, Tenaga PNS 5 orang yang terdiri dari Kepala Sekretariat 1 orang, Bendahara 1 orang dan Tenaga Pendukung 3 orang. Tenaga Non PNS (Kontrak) 8 orang yang terdiri dari, Tenaga Ahli 1 orang, Tenaga Pelaksana Teknis 1 orang, Tenaga keamanan 1 orang, Tenaga Protokol 1 orang, Tenaga Teknisi 1 orang, Tenaga Pengemudi 1 orang, Tenaga Pramusaji 1 orang dan Tenaga Cleaning Service 1 orang.
8. Dalam implementasinya, Personil Sekretariat Panwaslu Kota Blitar terdiri dari Tenaga PNS 3 orang yang terdiri dari Kepala Sekretariat 1 orang dan Pegawai Sekretariat 2 orang. Sedangkan komposisi Tenaga Non PNS (Kontrak) disusun sesuai dengan komposisi yang ditentukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
9. Untuk keperluan administrasi kegiatan, maka Kepala Sekretariat Panwaslu ditetapkan sebagai bagian dari struktur pembantu organisasi Sekretariat BAWASLU Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 29/KPTS/BAWASLU-PROV/JTM/I/2013 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu/ Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Serta Pelaporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan Pada Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2013
10. Untuk keperluan administrasi kegiatan, maka salah satu pegawai Sekretariat Panwaslu ditetapkan sebagai bagian dari struktur pembantu organisasi Sekretariat BAWASLU Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 30/KPTS/BAWASLU-PROV/JTM/I/2013 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2013.

English: House of Ir. Soekarno, First Presiden...

English: House of Ir. Soekarno, First President of Indonesia located in Blitar, East Java, Indonesia Bahasa Indonesia: Rumah masa kecil Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Indonesia (Photo credit: Wikipedia)

C. MEMBANGUN SINERGITAS
1. Pengelolaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab, lembaga pengawas Pemilu ini tidak lagi dalam satu struktur lembaga Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) tetapi berkedudukan sama. Dengan lai perkataan, antara lembaga ini dengan KPU sama-sama penyelenggaran Pemilu. Oleh sebab itu, meskipun kedudukan Panwaslu berikut dengan Sekretariatnya bersifat adhoc tetapi mengemban amanat yang juga sama dengan KPU dan sekretariat KPU.
2. Berdasarkan hal diatas dan dalam upaya mendayagunakan potensi yang ada di lingkungan Sekretariat Panwaslu Kota Blitar, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat komposisi tugas distrukturkan sebagai berikut :
a. Kepala Sekretariat
b. Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
c. Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
d. Tenaga Pendukung Operasional
3. Selaras dengan hal diatas, komposisi ini diharapkan dapat berdayaguna dan berhasilguna sebagai bagian dari pelaksanaan Pengawasan Pemilu di Kota Blitar. Lebih dari itu, komposisi dimaksud juga disusun dengan pertimbangan bahwa tugas, fungsi dan wewenang yang melekat pada Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/ Kota tidak hanya terbatas kegiatan administrasi dalam arti sempit.
4. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) Tahun 2010-2014, maka tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/ Kota memuat peran pendukung administrasi dan teknis melalui 5 (lima) kegiatan pokok, yaitu:
a. Dukungan Hukum dan Penanganan Pelanggaran.
b. Dukungan Ketatalaksanaan Pengawasan Pemilu.
c. Dukungan Perencanaan dan Anggaran.
d. Dukungan Ketatausahaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, dan Rumah tangga.
e. Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan/Panitia Pengawas Pemilu.

D. MENGAWAL PROSES REKRUITMEN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
1. Catatan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Panwaslu Kota Blitar berikutnya adalah terkait dengan rekruitmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau PANWASCAM sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 06/BAWASLU-PROV/JTM/I/2013 Tanggal 10 Januari 2013.
2. Peran aktif Sekretariat Panwaslu Kota Blitar dalam kegiatan ini mulai dari tahap pengumuman, pemeriksaan administrasi, seleksi tulis, Fit and Propertest sampai tahap Pelantikan.
3. Khusus untuk Pelantikan Panwascam Sekretariat Panwaslu Kota Blitar dan Divisi Panwaslu Kota Blitar perlu memformulasikan kegiatan tersebut kedalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Hal ini menjadi penting mengingat pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan dimaksud tidak hanya internal Panwaslu Kota Blitar tetapi juga SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, Instansi vertikal dan horizontal serta masyarakat.
KAK telah disampaikan kepada SKPD terkait.
4. Adapun nama-nama pimpinan PANWASLU Kecamatan Kota Blitar sebagai berikut:
Kecamatan Sananwetan
a. Nama : Drs. BAMBANG ARINTOKO
Jabatan : Ketua merangkap anggota
b. Nama : HASAN ASNYNGARI, SE
Jabatan : Anggota
c. Nama : SUPARYANA
Jabatan : Anggota
Kecamatan Sukorejo
a. Nama : AGUNG SETIA HERMAWAN
Jabatan : Ketua merangkap anggota
b. Nama : HENDRI YUWONO, SE
Jabatan : Anggota
c. Nama : MOH. RIDWAN S.Ag
Jabatan : Anggota
Kecamatan Kepanjenkidul
a. Nama : MOCHAMAT IMAM MOCHTAR, SH
Jabatan : Ketua merangkap anggota
b. Nama : JATMIKO MINTARJO A.Md
Jabatan : Anggota
c. Nama : NUROHMAH A.Ma
Jabatan : Anggota
5. Seiring terbentuk dan mulainya pelaksanaan tugas Panwascam, maka dimasing-masing Kecamatan dibentuk Sekretariat Panwascam dengan komposisi Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat.
6. Proses pembentukan Sekretariat Panwascam memang terdapat kendala-kendala, namun hal tersebut tidak mengurangi substansi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan mengedepankan koordinasi, responsifitas, kesepahaman serta semangat saling asah, asih dan asuh dari semua komponen, maka Sekretariat Panwascam terbentuk dan langsung menunaikan tugas serta fungsi yang diemban sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
7. Adapun nama-nama Personil Sekretariat PANWASLU Kecamatan Kota Blitar sebagai berikut:
Kecamatan Sananwetan
a. Nama : HENRI DIAN SANTOSO
Jabatan : Kepala Sekretariat
b. Nama : YULI WIDAYATI
Jabatan : Pegawai Sekretariat
Kecamatan Sukorejo
a. Nama : MOECH. ARIFFIN
Jabatan : Kepala Sekretariat
b. Nama : DJOKO SOELISTIJO
Jabatan : Pegawai Sekretariat
Kecamatan Kepanjenkidul
a. Nama : WINARSONO,SE
Jabatan : Kepala Sekretariat
b. Nama : ROCHMAD SURJO HARTONO
Jabatan : Pegawai Sekretariat
8. Proses pembentukan Sekretariat Panwascam memang terdapat kendala-kendala, namun hal tersebut tidak mengurangi substansi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan mengedepankan koordinasi, responsifitas, kesepahaman serta semangat saling asah, asih dan asuh dari semua komponen, maka Sekretariat Panwascam terbentuk dan langsung menunaikan tugas serta fungsi yang diemban sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
E. MEMBANTU MEMBANGUN IKLIM KERJA YANG KONDUSIF
1. Salah satu kegiatan terkait dengan Personil berikutnya adalah Petugas Pengawas Lapangan yang menjadi ranah Panwascam untuk melakukan proses rekruitmen.
2. Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor 153/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013 Tanggal 13 April 2013 perihal Seleksi dan Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL), maka Panwascam se-Kota Blitar segera melaksanakan kegiatan dimaksud.
3. Kegiatan Rekruitmen PPL dapat dimaknai sebagai tugas terberat pertama Sekretariat Panwascam. Oleh sebab, seiring dengan penataan Sekretariat Panwascam agenda tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan dan dengan potensi yang ada, Sekretariat Panwascam bekerjasama dengan Divisi Panwascam telah melaksanakan kegiatan dimaksud.
4. Sebagai bentuk upaya sinergitas, tertib administrasi dan upaya membangun pondasi pelaksanaan kegiatan yang lebih bertanggungjawab, maka Sekretariat Panwaslu Kota Blitar dan Divisi Panwaslu Kota Blitar menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Sekretariat yang memuat beberapa acuan kegiatan meliputi :
a. Agenda Strategis
b. Tata Kelola Kesekretariatan
c. Pengelolaan Anggaran
d. Nomenklatur Dan Tata Naskah
Salinan PTO terlampir.
5. Dalam PTO tersebut tidak hanya berlaku dilingkungan sekretariat Panwaslu Kota Blitar tetapi juga di Sekretariat Panwascam se-Kota Blitar. Namun demikian, khusus untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Pegawai Sekretariat hanya ditujukan bagi Pegawai Sekretariat Panwaslu Kota Blitar. Hal tersebut terkandung maksud, SOP lebih mengarah pada teknis pelaksanaan tugas sehari-hari dan sifatnya berlaku kedalam (internal).
Salinan SOP terlampir.
6. Salah satu bentuk kegiatan penunjang yang perlu disampaikan sebagai pelengkap catatan 100 hari ini adalah peran aktif Sekretariat Panwaslu Kota Blitar dalam media Integritas yang dicetuskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Media ini dipandang strategis oleh sebab ikut ambil bagian dari salah satu butir pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga Pengawas Pemilihan Umum.
Media Integritas terlampir.

F. MENITI LANGKAH PERTAMA PERTANGGUNGJAWABAN
1. Catatan 100 hari ini belum ada apa-apanya, selain hanya berkutat pada urusan internal lembaga pengawasan Pemilu. Hal tersebut tidak sebanding dengan tantangan kedepan, dimana jadwal kegiatan sudah demikian padat.
2. Dua kegiatan yakni, Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan Pemilu Legislatif saat ini sedang memasuki tahapan paling kritis sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 02/Kpts/Kpu-Prov-014/2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kpu No. 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
3. Berdasarkan hal diatas, agenda Sekretariat Panwaslu dan Sekretariat Panwascam sebagai mitra bestari Divisi Panwaslu dan Panwascam akan diarahkan sesuai tugas dan fungsinya secara lebih intensif. Secara eksplisit agenda kegiatan dimaksud meliputi strategi pengejawantahan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/ Kota sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BAWASLU RI Tahun 2010-2014.
4. Sebagaimana pengarusutamaan Rencana Strategis (Renstra) BAWASLU RI Tahun 2010-2014 tentang tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/ Kota, maka agenda yang segera dilaksanakan meliputi 5 (lima) pokok kegiatan, yaitu:
a. Dukungan Hukum dan Penanganan Pelanggaran.
Agenda Sekretariat Panwaslu Kota Blitar kedepan adalah menyiapkan sekaligus memformulasikan program/ kegiatan administrasi dan dukungan teknis untuk urusan Penindakan dan Penanganan Pelanggaran.
b. Dukungan Ketatalaksanaan Pengawasan Pemilu.
Agenda Sekretariat Panwaslu Kota Blitar kedepan adalah memantapkan dan mengawal pelaksanaan PTO kegiatan administrasi serta dukungan teknis Organisasi dan SDM.
c. Dukungan Perencanaan dan Anggaran.
Agenda Sekretariat Panwaslu Kota Blitar kedepan adalah memantapkan dan mengawal pelaksanaan PTO kegiatan, khususnya tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban Sekretariat.
d. Dukungan Ketatausahaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, dan Rumah tangga.
Agenda Sekretariat Panwaslu Kota Blitar kedepan adalah mengoptimlkan sumberdaya sekaligus manajemen tata kelola sekretariat mulai dari kota sampai kecamatan.
e. Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan/Panitia Pengawas Pemilu.
Agenda Sekretariat Panwaslu Kota Blitar kedepan adalah memantapkan dan menyinergikan sumberdaya, personil dan kelengkapannya.

G. PENUTUP
1. Seiring dengan jadual Pemilukada Provinsi Jawa Timur yang sudah semakin padat dan secara bersamaan tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif juga sedang berjalan, maka tugas penyelenggara Pemilu menjadi tidak ringan. Konsekwensinya tugas Sekretariat pun juga tidak mudah. Oleh karena itu, catatan 100 hari ini jika diibaratkan hanya satu langkah awal dalam meniti sebuah perjuangan sekaligus pertanggungjawaban. Perjuangan mengawal tugas yang diemban sebagai bagian tidak terpisahkan dari lembaga pengawas Pemilu juga perjuangan didalam menjaga integritas penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab.
2. Akhir kata, kami segenap personil Sekretariat Panwaslu dan Sekretariat Panwascam Kota Blitar mengucapkan banyak terima kasih atas semua arahan, pembinaan dan pengertian yang telah kami terima. Kami juga memohon dengan hormat bantuan baik moril maupun spirituil kepada semua pihak, terlebih kepada instansi induk (BAKESBANGPOL LINMAS, BAPEMASKB, BKD dan kecamatan). Agar tantangan kedepan dapat kami lalui tanpa halangan sesuatu apapun.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Pakta Integritas
2. Presensi Bulan Januari s/d April.
3. Petunjuk Teknis Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Blitar (lampiran ini telah didistribusikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Blitar)
4. Standar Operasional Prosedur Pegawai Sekretariat Panwaslu Kota Blitar (lampiran ini telah didistribusikan kepada Panwaslu dan Masing-masing Pegawai Sekretariat Panwaslu Kota Blitar)
5. Integritas; Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Pemilu Provinsi Jawa Timur. (lampiran ini telah didistribusikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Blitar)Blitar, 21 April 2013
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Kepala Sekretariat,
ttd
HERY SETIYO BUDI,SH

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s